(BabadNews) - Belasan warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mereka dikabarkan tengah disekap di wilayah konflik di Myanmar.

Video para korban yang meminta pertolongan saat disekap di Myanmar terekam dalam video yang tersebar di media sosial.

Para korban terlihat duduk di sebuah ruangan dan berkumpul sambil sesekali menundukkan kepala hingga meminta dipulangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu keluarga korban TPPO Dania Ramadhan (23 tahun) mengatakan awalnya ada teman pamannya yang mengajak bekerja di Thailand dengan iming-iming gaji yang cukup besar.

Namun, kini keluarga mendapatkan kabar bahwa pamannya itu sedang berada di Myanmar dalam kondisi disekap.

“Kalau pertama diajaknya itu ke Thailand, tetapi lama-kelamaan di sana dipindah ke Myanmar. Awalnya kerjanya di pabrik, tetapi ke sananya enggak jelas informasinya kerjanya di mana,” kata Dania.

Keluarga kini cemas setelah mendapatkan kabar adanya penyekapan. Pihak keluarga berharap agar Pemerintah Indonesia dapat membantu memulangkan keluarganya itu dari Myanmar.

“Iya berharap pengin cepat dipulangkan saja, kasihan, mudah-mudahan pemerintah juga bisa membantu kepulangan paman saya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) DPC Sukabumi Jejen Nurjanah mengatakan total korban penyekapan yang sudah terdata oleh SBMI ada sekitar 11 warga Kabupaten Sukabumi.

Para korban TPPO itu berangkat ke Thailand menggunakan visa kunjungan, tetapj setelah tiba di negara tersebut, mereka dipindahkan ke Myanmar.

"Jelas ini TPPO karena dia diberangkatkan dengan iming-iming gaji yang besar, kerjanya di Thailand. Kerjanya jadi admin salah satu perusahaan," ujarnya.

Jejen menyabut kasus korban TPPO ini sudah sampai ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahkan pihak SBMI mendapatkan kabar bahwa para korban kini disekap di wilayah konflik di Myanmar yang sangat sulit untuk bisa dipulangkan.

"Kan negara konflik, sementara KBRI tidak punya kewenangan untuk mengambil warga negaranya ke tempat asal dan juga itu berbahaya sekali, karena di sana yang paling berkuasa adalah pemberontak yang mungkin resikonya sangat tinggi itu menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri, itu nyawa taruhannya," ungkapnya.

Sumber: Cakaplah.com