PEKANBARU (BabadNews) – Komisi I DPRD Pekanbaru menegaskan agar Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pemilihan RT/RW tidak mencederai semangat demokrasi warga. Pemilihan serentak dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025. Kepastian ini disampaikan setelah Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pemilihan RT/RW rampung serta selesai melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdako Pekanbaru, Rabu (29/10/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Robin Eduar, didampingi Wakil Ketua Aidil Amri, Sekretaris Irman Sasrianto, serta anggota Firman, Aidhil Nur Putra, dan Syafri Syarif, membahas sejumlah hal teknis serta ketentuan dalam Perwako Pemilihan RT/RW tersebut. Dalam kesempatan itu, Komisi I DPRD meminta Pemko Pekanbaru untuk mencabut Surat Edaran Nomor 10/SETDA-TAPEM/647/2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Zarman Candra, SSTP, M.Si, pada 20 Desember 2024 lalu. Menurut Robin, surat edaran tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan rencana pelaksanaan pemilihan RT dan RW serentak yang akan diatur dalam Perwako baru. Karena itu, pihaknya mendorong agar hasil rekomendasi RDP dimasukkan ke dalam Perwako yang tengah difinalisasi. "Ada dua poin rekomendasi yang kami sampaikan. Pertama, meminta Pemko Pekanbaru untuk menghapus surat keterangan dari lurah dan camat sebagai syarat untuk calon RT dan RW. Kedua, menetapkan batas usia calon RT/RW minimal 25 sampai 65 tahun,” ujar Robin. Robin menegaskan, DPRD berharap agar aturan yang disusun tidak mencederai semangat demokrasi di tingkat masyarakat. Pemilihan RT dan RW, katanya, merupakan pesta demokrasi warga yang harus berlangsung terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. "Kami berharap Perwako tentang Pemilihan RT dan RW ini tidak mencederai hati masyarakat. Selain itu, kami juga menekankan agar seluruh isi Perwako nantinya selaras dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan,” katanya.