(BabadNews) - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku masih berjuang melobi pemerintah pusat. Ia berharap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 tidak mencapai Rp433 miliar, karena dinilai akan menghambat pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan pegawai. Nilai pengurangan diperkirakan mencapai Rp433 miliar, yang akan berdampak besar terhadap berbagai program pembangunan di Kota Pekanbaru. “Sampai saat ini kami masih berusaha agar pemotongan TKD tidak sebesar itu. Dampaknya akan sangat besar bagi Pekanbaru,” ujar Agung, Rabu (29/10/2025). Agung menjelaskan, jika pengurangan tersebut tetap terjadi, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terpaksa akan menyesuaikan pos anggaran di berbagai sektor, termasuk pemotongan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja pegawai. “Memotong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saja sudah sangat terasa berat,” cakapnya. Untuk mengatasi hal ini, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan lancar. “Kami berharap semua pihak bisa memahami kondisi ini. Kami juga meminta dukungan DPRD untuk mencari solusi agar pembangunan di Pekanbaru tidak terhambat,” kata Agung.