(BabadNews)  - Hamas menegaskan senjata perlawanan tidak akan dilucuti, meski Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan sebaliknya di PBB. Mereka menyebut perlawanan adalah tanggung jawab nasional sekaligus hak moral rakyat Palestina.

Dilansir Republika. Mereka menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi genosida dan pembersihan etnis oleh Israel adalah melalui konsensus nasional mengenai program perjuangan yang komprehensif.

Gerakan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Kamis malam bahwa perlawanan adalah tanggung jawab nasional dan moral. Perlawanan itu memperoleh legitimasi dari rakyat Palestina yang teguh dan hak alami mereka untuk melawan pendudukan, sebagaimana diakui oleh hukum dan piagam internasional.

“Kami benar-benar menolak identifikasi Presiden Otoritas Palestina (Mahmoud Abbas) dengan narasi palsu Zionis yang mencoba memutarbalikkannya dengan menuduhnya menargetkan warga sipil,” bunyi pernyataan itu dilansir Aljazirah.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa semua upaya untuk memaksakan perwalian atas rakyat Palestina dan keinginan mereka akan gagal. Hamas juga mengecam pernyataan presiden Otoritas Palestina bahwa gerakan tersebut tidak akan mempunyai peran dalam pemerintahan.

“Ini pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memilih siapa yang memerintah mereka, dan merupakan ketundukan yang tidak dapat diterima terhadap perintah dan skema asing.”

Gerakan tersebut menekankan bahwa senjata perlawanan tidak dapat dilucuti selama pendudukan masih bercokol di tanah Palestina. “Kami mengutuk permintaan Presiden Otoritas untuk menyerahkan senjata tersebut, terutama mengingat perang pemusnahan brutal yang dialami rakyat kami di Jalur Gaza, dan kejahatan serta serangan biadab yang dilakukan oleh pemukim bersenjata dan tentara pendudukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di Tepi Barat yang diduduki.”