BENGKALIS (BabadNews)  - Pengelolaan retribusi penyeberangan RoRo Air Putih–Sungai Selari kembali menuai sorotan. Masyarakat Peduli Transparansi Publik (MPTP) resmi melaporkan Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis ke Kejati Riau atas dugaan penyimpangan dan ketidaktransparanan dana retribusi.

Hal itu dilakukan karena MPTP menduga pengelolaan dana retribusi penyeberangan RoRo Air Putih–Sungai Selari selama ini tidak transparan dan diduga sarat penyimpangan.

Syahrul, perwakilan MPTP, menerangkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi ini sebelumnya menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan adanya kejanggalan pada realisasi pendapatan retribusi kepelabuhanan Bengkalis yang mencapai Rp6,13 miliar.

BPK menyoroti bahwa pemungutan retribusi dilakukan oleh Koperasi Karyawan Dishub tanpa dasar hukum atau perjanjian kerja sama yang sah. Parahnya lagi, dana hasil retribusi tidak langsung disetor ke kas daerah, bahkan sempat disimpan di brankas koperasi dengan jeda penyetoran hingga 28 hari.

“Dalam laporan ke Kejati, kami lampirkan bukti LHP BPK dan dokumen pendukung lainnya. Kami ingin pengelolaan RoRo Bengkalis dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Syahrul.

Selain dugaan potensi korupsi, laporan MPTP juga menyinggung dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut mereka, Dishub Bengkalis tidak pernah mengumumkan laporan penggunaan dana retribusi secara berkala kepada publik sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (1) UU KIP.

“Padahal dana retribusi itu bersumber dari masyarakat. Tidak adanya transparansi adalah bentuk pelanggaran terhadap hak publik untuk tahu,” katanya lagi.

MPTP berharap laporan ini segera ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional oleh Kejati Riau. Apalagi, posisi Kepala Kejati Riau kini dijabat oleh Sutikno, jaksa senior yang dikenal berpengalaman dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar.

“Tugas berat menanti Kajati baru. Temuan BPK dan rekomendasi Ombudsman sudah cukup kuat. Kini publik menunggu langkah nyata Kejati Riau dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Adi Pranoto belum menanggapi adanya laporan pengelolaan retribusi kepelabuhanan ini ke Kejati Riau. Pesan singkat yang dikirim CAKAPLAH belum direspons.